Internet fiber · Banten

Internet stabil.
Dukungan lokal.
Tanpa ribet.

PNS menghadirkan koneksi fiber untuk rumah, usaha, dan kebutuhan profesional dengan pilihan paket yang jelas, portal pelanggan yang praktis, dan tim teknis yang dekat dengan wilayah layanan.

Lihat paket internet

Coverage wilayahSurvey jalur dan port sebelum instalasi.

Aktif

Billing digitalTagihan pelanggan dipantau lewat portal.

Online

Tim teknis lokalKoordinasi pemasangan dan gangguan wilayah.

Siaga

Stabilitas

98%

Response

99%

Fiber OpticJaringan berbasis fiber

Tanpa FUPTanpa kuota pemakaian bulanan

Billing DigitalInvoice dapat dipantau online

Tim LokalDukungan teknis wilayah

Paket Internet

Pilih kecepatan yang memang Anda butuhkan.

Semua paket menggunakan jaringan fiber dan dapat disesuaikan dengan kondisi coverage di lokasi pemasangan.

15Mbps

Rp130.000/ bulan

Tanpa FUP Fiber optic Instalasi Rp0*

30Mbps

Rp150.000/ bulan

Tanpa FUP Fiber optic Instalasi Rp0*

50Mbps

Rp250.000/ bulan

Tanpa FUP Fiber optic Instalasi Rp0*

75Mbps

Rp300.000/ bulan

Tanpa FUP Fiber optic Instalasi Rp0*

100Mbps

Rp350.000/ bulan

Tanpa FUP Fiber optic Instalasi Rp0*

200Mbps

Rp550.000/ bulan

Tanpa FUP Fiber optic Instalasi Rp0*

Kenapa PNS

Jaringan yang sederhana untuk dipakai, serius untuk dikelola.

Kami fokus pada hal yang terasa setiap hari: koneksi yang konsisten, pengelolaan layanan yang jelas, dan akses bantuan saat pelanggan membutuhkannya.

01

Fiber sampai ke wilayah layanan

Infrastruktur dirancang untuk koneksi rumah dan kebutuhan profesional.

02

Tanpa batas FUP

Tidak ada pembatasan kuota pemakaian bulanan pada paket reguler.

03

Portal pelanggan terintegrasi

Invoice, pembayaran, dan informasi layanan tersedia melalui sistem digital.

04

Dukungan teknis lokal

Penanganan gangguan dan pemasangan dikoordinasikan oleh tim wilayah.

Cara Berlangganan

Dari cek jaringan sampai internet aktif.

01

Pilih paket

Tentukan kecepatan berdasarkan kebutuhan perangkat dan aktivitas.

02

Kirim lokasi

Isi alamat pemasangan dan bagikan titik GPS lokasi Anda.

03

Survey jaringan

Tim memeriksa jalur, coverage, dan ketersediaan port.

04

Instalasi

Teknisi memasang perangkat dan mengaktifkan layanan.

Coverage

Cek dulu apakah jaringan PNS sudah tersedia di lokasi Anda.

Kirim alamat dan titik lokasi. Tim kami akan mengecek jalur serta port jaringan sebelum proses pemasangan.

FAQ

Hal yang sering ditanyakan.

Informasi singkat sebelum Anda memilih paket atau mengajukan pemasangan.

Harga paket yang tercantum belum termasuk PPN 11%. Nilai pajak akan diinformasikan pada tagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perangkat layanan dipinjamkan selama masa berlangganan. Minimal masa berlangganan adalah 6 bulan.

Gunakan menu Cek Jaringan, masukkan alamat serta titik lokasi pemasangan. Tim PNS akan melakukan pemeriksaan jalur dan port jaringan.

Pelanggan dapat membuka Member Area untuk melihat invoice dan melakukan pembayaran tagihan secara online.

Hubungi kontak resmi PNS dengan menyertakan nama pelanggan, nomor layanan, lokasi, dan informasi gangguan yang dialami.

Untuk kerja sama pengembangan jaringan atau dukungan wilayah, silakan hubungi kontak resmi PNS.

Kebijakan Privasi PNS Terakhir diperbarui: 08-09-2026

Kebijakan ini menjelaskan bagaimana PT Panha Network Solution memperoleh, menggunakan, menyimpan, melindungi, membagikan, memperbaiki, dan menghapus data pribadi dalam penyelenggaraan layanan internet PNS.

1. Tentang Kebijakan Privasi Ini

Privasi dan keamanan data pelanggan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan layanan PNS. Kebijakan ini berlaku terhadap website, portal pelanggan, pendaftaran layanan, pemasangan, pembayaran, dukungan teknis, voucher online, komunikasi pelanggan, dan layanan lain yang dikelola oleh PNS.

Dengan memberikan data, mendaftar, atau menggunakan layanan PNS, pelanggan menyatakan telah membaca kebijakan ini. Apabila pemrosesan tertentu membutuhkan persetujuan khusus, PNS akan meminta persetujuan tersebut secara terpisah.

2. Identitas Pengendali Data dan Kontak

Pengelola layanan dan data pribadi adalah PT Panha Network Solution, beralamat di Jln. Serang - Pandeglang KM. No.12. Kp. Siluwung RT. 001/005 Desa Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang Prov. Banten 42173.

Telepon/WhatsApp: 0877968772234
Email: info@panhanetwork.net

Pertanyaan, permohonan koreksi, atau keluhan mengenai data pribadi dapat disampaikan melalui kontak resmi tersebut.

3. Data Pribadi yang Dapat Dikumpulkan

Jenis data yang dikumpulkan bergantung pada layanan yang digunakan dan interaksi pelanggan dengan PNS, antara lain:

Data identitas dan kontak, seperti nama, nomor identitas, nomor telepon, WhatsApp, email, tanggal lahir, dan alamat.
Data lokasi dan pemasangan, termasuk alamat lengkap, koordinat GPS, titik perangkat, jalur, ODP, ONU, router, dan informasi teknis lokasi.
Data akun dan layanan, seperti nomor pelanggan, nomor layanan, username, jenis layanan, paket, status layanan, tanggal pemasangan, dan riwayat akun.
Data transaksi dan penagihan, seperti invoice, nominal, metode pembayaran, rekening tujuan, referensi pembayaran, bukti pembayaran, dan status transaksi.
Data jaringan dan perangkat, seperti alamat IP, MAC address, sesi koneksi, waktu penggunaan, kualitas sinyal, status online, perangkat pelanggan, dan catatan gangguan.
Data komunikasi, seperti pesan WhatsApp, email, tiket gangguan, catatan telepon, keluhan, permohonan layanan, dan korespondensi lainnya.
Data teknis website, seperti alamat IP, jenis browser, sistem operasi, cookie, log akses, waktu akses, serta informasi keamanan.

PNS tidak akan meminta password, PIN, atau OTP perbankan pelanggan. Pelanggan wajib menjaga informasi tersebut dan tidak memberikannya kepada siapa pun.

4. Sumber Perolehan Data

Data dapat diperoleh melalui:

Pelanggan secara langsung saat mendaftar, menghubungi PNS, atau menggunakan portal.
Penggunaan jaringan, perangkat, website, portal pelanggan, dan sistem billing.
Teknisi, petugas, reseller, marketing, atau mitra yang diberi kewenangan untuk membantu penyediaan layanan.
Bank, payment gateway, penyedia pembayaran, layanan pesan, dan penyedia sistem pendukung.
Instansi berwenang atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Dasar Pemrosesan Data

PNS memproses data pribadi berdasarkan satu atau lebih dasar yang diperbolehkan, yaitu:

Pelaksanaan kontrak atau tindakan sebelum dibuatnya kontrak layanan.
Persetujuan yang diberikan pelanggan.
Pemenuhan kewajiban hukum, perpajakan, pencatatan transaksi, dan permintaan instansi berwenang.
Kepentingan yang sah untuk menjaga jaringan, keamanan, mencegah penipuan, menagih kewajiban, dan meningkatkan layanan.
Perlindungan kepentingan pelanggan, pengguna lain, dan keamanan publik sesuai ketentuan hukum.

6. Tujuan Penggunaan Data

Data dapat digunakan untuk:

Memeriksa ketersediaan jaringan, jalur, port, dan coverage.
Memproses pendaftaran, pemasangan, aktivasi, perubahan paket, pemindahan, dan penghentian layanan.
Mengelola akun, autentikasi, nomor layanan, perangkat, dan akses portal pelanggan.
Membuat invoice, menerima dan memverifikasi pembayaran, menangani pengembalian dana, serta memenuhi kewajiban perpajakan.
Menyampaikan tagihan, pengingat jatuh tempo, informasi gangguan, maintenance, perubahan layanan, dan pesan operasional lainnya.
Menangani pertanyaan, keluhan, tiket gangguan, kunjungan teknisi, dan dukungan pelanggan.
Mendiagnosis gangguan, meningkatkan performa, merencanakan kapasitas, dan menjaga keamanan jaringan.
Mendeteksi penyalahgunaan, penipuan, serangan, aktivitas ilegal, dan pelanggaran ketentuan.
Membuat laporan statistik atau analisis dalam bentuk agregat dan/atau anonim.
Memenuhi perintah pengadilan, pemerintah, regulator, penegak hukum, atau kewajiban hukum lainnya.

Informasi promosi hanya akan disampaikan melalui kanal yang diperbolehkan dan, apabila diwajibkan, berdasarkan persetujuan pelanggan.

7. Pembagian dan Pengungkapan Data

Sepanjang diperlukan dan memiliki dasar yang sah, data dapat dibagikan kepada:

Pegawai, teknisi, petugas, dan pihak internal yang memerlukan akses untuk menjalankan tugas.
Bank, payment gateway, penyedia pembayaran, penyedia invoice, dan penyedia layanan keuangan.
Penyedia WhatsApp, SMS, email, hosting, cloud, penyimpanan, keamanan, dan layanan teknologi.
Pemasok perangkat, kontraktor, teknisi lapangan, penyedia jaringan, dan mitra operasional.
Auditor, konsultan, penasihat hukum, dan penyedia penagihan.
Pemerintah, regulator, pengadilan, penegak hukum, dan instansi berwenang jika diwajibkan atau diperbolehkan hukum.
Pihak dalam proses restrukturisasi, penggabungan, pengalihan usaha, atau transaksi perusahaan yang sah.

Pihak penerima hanya diperbolehkan menggunakan data sesuai tujuan pemberian dan kewajiban perlindungan data yang berlaku.

8. Transfer dan Pemrosesan oleh Penyedia Layanan

Beberapa sistem pendukung dapat menggunakan pusat data atau penyedia layanan di luar wilayah Indonesia. Apabila terjadi transfer lintas batas, PNS akan menerapkan perlindungan yang wajar dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penyimpanan dan Retensi Data

Data disimpan selama diperlukan untuk menyediakan layanan, menyelesaikan transaksi, menangani sengketa, menagih kewajiban, menjaga keamanan, dan memenuhi kewajiban hukum.

Setelah tujuan pemrosesan berakhir dan tidak terdapat kewajiban penyimpanan, data dapat dihapus, dimusnahkan, dianonimkan, atau dipisahkan dari identitas pelanggan.

10. Keamanan Data

PNS menerapkan langkah teknis dan administratif yang wajar, termasuk pembatasan akses, autentikasi, pencatatan aktivitas, backup, pengamanan server, serta pengaturan hak akses berdasarkan pekerjaan.

Walaupun demikian, tidak ada sistem elektronik yang sepenuhnya bebas risiko. Pelanggan juga bertanggung jawab menjaga perangkat, akun, username, password, kode verifikasi, dan akses komunikasi miliknya.

11. Hak Pelanggan

Sesuai peraturan dan sepanjang persyaratan terpenuhi, pelanggan dapat meminta:

Akses terhadap data pribadi.
Perbaikan data yang tidak akurat.
Pembaruan atau pelengkapan data.
Penghapusan atau pemusnahan data tertentu.
Penarikan persetujuan untuk pemrosesan yang berdasarkan persetujuan.
Pembatasan atau keberatan atas pemrosesan tertentu.
Informasi mengenai tujuan dan pihak penerima data.

Permintaan dapat memerlukan verifikasi identitas. Sebagian permintaan dapat ditolak atau dibatasi apabila data masih diperlukan untuk kontrak, kewajiban hukum, keamanan, penagihan, atau pembelaan hak hukum.

12. Cookie dan Teknologi Sejenis

Website dan portal dapat menggunakan cookie, penyimpanan browser, log, atau teknologi sejenis untuk menjalankan sesi, menyimpan preferensi, meningkatkan keamanan, menganalisis performa, dan memastikan fitur berjalan dengan baik.

Pengguna dapat mengatur cookie melalui browser. Penonaktifan cookie tertentu dapat menyebabkan sebagian fungsi website atau portal tidak bekerja secara optimal.

13. Data Anak

Apabila calon pengguna belum memiliki kecakapan hukum atau termasuk kategori anak menurut peraturan yang berlaku, pendaftaran dan persetujuan harus dilakukan oleh orang tua atau wali yang sah.

14. Perubahan Kebijakan

Kebijakan ini dapat diperbarui untuk menyesuaikan perubahan layanan, teknologi, risiko, atau peraturan. Perubahan material akan diinformasikan melalui website, portal pelanggan, pesan layanan, atau kanal resmi lain.

15. Pengaduan dan Kontak

PT Panha Network Solution Jln. Serang - Pandeglang KM. No.12. Kp. Siluwung RT. 001/005 Desa Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang Prov. Banten 42173 Telepon/WhatsApp: 0877968772234 Email: info@panhanetwork.net

Syarat & Ketentuan Penggunaan Layanan PNS Terakhir diperbarui: 08-09-2026

Dengan mendaftar, mengakses, membayar, atau menggunakan layanan PNS, pelanggan dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui ketentuan ini serta Kebijakan Privasi PNS.

1. Ruang Lingkup

Ketentuan ini berlaku untuk penggunaan jaringan internet, perangkat, website, portal pelanggan, voucher online, sistem pembayaran, dukungan teknis, serta layanan lain yang diselenggarakan oleh PT Panha Network Solution.

Ketentuan khusus yang tercantum pada formulir, invoice, paket, kontrak, atau dokumen layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

2. Persyaratan Pelanggan

Pelanggan harus cakap melakukan perjanjian. Pengguna yang belum cakap harus diwakili orang tua atau wali yang sah.
Pelanggan wajib memberikan identitas, nomor kontak, alamat, dan lokasi pemasangan yang benar.
Pelanggan wajib memperbarui data apabila terjadi perubahan.
PNS dapat melakukan verifikasi data sebelum mengaktifkan atau melanjutkan layanan.

3. Pendaftaran dan Pemeriksaan Jaringan

Penerimaan pendaftaran tidak otomatis menjamin layanan dapat dipasang. Pemasangan bergantung pada hasil survei, ketersediaan port, jalur kabel, izin lokasi, kondisi teknis, dan kemampuan jaringan.

PNS dapat menolak atau menunda pemasangan apabila jaringan belum tersedia, kondisi lapangan tidak aman, data tidak lengkap, atau terdapat alasan operasional yang wajar.

4. Paket, Kecepatan, dan Kualitas Layanan

Kecepatan paket bersifat up to. Performa aktual dapat dipengaruhi oleh kapasitas jaringan, trafik, kualitas WiFi, jarak perangkat, spesifikasi perangkat, server tujuan, cuaca, gangguan kabel, listrik, konfigurasi pelanggan, dan faktor eksternal lainnya.

Paket PNS dinyatakan tanpa pembatasan kuota FUP, tetapi pelanggan tetap wajib menggunakan jaringan secara wajar, sah, dan tidak merugikan stabilitas jaringan atau pengguna lain.

5. Harga, Pajak, dan Pembayaran

Harga paket pada landing page belum termasuk PPN 11%.
Biaya pemasangan mengikuti paket, hasil survei, kondisi jalur, dan kebutuhan material tambahan.
Layanan bersifat prabayar dan wajib dibayar sesuai invoice sebelum tanggal jatuh tempo.
Pembayaran dianggap sah setelah tercatat dan terverifikasi pada sistem PNS.
Pelanggan wajib memastikan pembayaran dilakukan ke rekening atau kanal resmi.
Biaya administrasi atau biaya penyedia pembayaran pihak ketiga dapat berlaku terpisah.

6. Masa Berlangganan

Minimal masa berlangganan adalah 6 bulan sejak layanan aktif. Penghentian sebelum masa minimum dapat dikenakan penyelesaian kewajiban, biaya perangkat, material, instalasi, atau ketentuan lain sesuai perjanjian layanan.

7. Perangkat yang Dipinjamkan

ONU, modem, router, adaptor, atau perangkat tertentu dapat berstatus pinjaman dan tetap menjadi milik PNS.
Pelanggan wajib menjaga perangkat, tidak memindahkan, membuka, menjual, menggadaikan, atau mengubah konfigurasi tanpa izin.
Kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian dapat dikenakan biaya penggantian.
Ketika layanan berakhir, perangkat pinjaman wajib dikembalikan dalam kondisi wajar.

8. Akses Lokasi dan Instalasi

Pelanggan wajib memastikan memiliki hak atau izin pemilik lokasi untuk pemasangan kabel dan perangkat. Pelanggan memberikan izin kepada petugas PNS untuk mengakses bagian lokasi yang diperlukan selama survei, instalasi, perbaikan, pemindahan, dan penarikan perangkat.

Perubahan posisi perangkat, renovasi, pemindahan alamat, atau penambahan jalur harus dikonsultasikan terlebih dahulu dan dapat dikenakan biaya.

9. Keamanan Akun

Pelanggan bertanggung jawab menjaga username, password, email, nomor WhatsApp, OTP, perangkat, dan seluruh akses akun. PNS tidak meminta password, PIN, atau OTP perbankan.

Pelanggan wajib segera melapor apabila mengetahui akses tidak sah atau penyalahgunaan akun.

10. Kewajiban Penggunaan

Pelanggan wajib:

Menggunakan layanan sesuai hukum.
Menjaga perangkat dan jaringan lokal pelanggan.
Tidak mengganggu jaringan atau pengguna lain.
Mengikuti petunjuk keamanan dan teknis PNS.
Memberikan informasi yang diperlukan untuk penanganan gangguan.
Menyelesaikan tagihan dan kewajiban tepat waktu.

11. Penggunaan yang Dilarang

Layanan dilarang digunakan untuk:

Perbuatan melanggar hukum, penipuan, perjudian, pornografi ilegal, atau pelanggaran hak pihak lain.
Spam, phishing, malware, virus, botnet, pencurian data, atau penyebaran konten berbahaya.
Serangan DDoS, scanning tanpa izin, peretasan, penyadapan, manipulasi sistem, atau pelanggaran keamanan.
Menggunakan kembali, menjual, membagikan, atau mengomersialkan layanan tanpa izin tertulis atau perjanjian kerja sama.
Mengubah identitas perangkat, konfigurasi jaringan, atau fasilitas PNS secara tidak sah.
Aktivitas yang membahayakan reputasi, keamanan, kapasitas, atau keberlangsungan jaringan.

12. Gangguan dan Pemeliharaan

PNS menjalankan layanan dengan upaya terbaik dan akan menangani gangguan sesuai prioritas, kondisi lapangan, akses lokasi, ketersediaan teknisi, perangkat, serta tingkat kerusakan.

Maintenance terencana atau darurat dapat menyebabkan penurunan kualitas atau terhentinya layanan sementara. Apabila memungkinkan, informasi akan disampaikan melalui kanal resmi.

13. Penangguhan dan Isolir

PNS dapat membatasi, mengisolir, atau menangguhkan layanan apabila:

Tagihan melewati jatuh tempo.
Data pelanggan tidak valid atau tidak lengkap.
Terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran ketentuan.
Terdapat indikasi penipuan, serangan, atau aktivitas ilegal.
Terdapat permintaan instansi yang berwenang.
Diperlukan tindakan untuk menjaga keamanan dan stabilitas jaringan.

Layanan dapat diaktifkan kembali setelah penyebab penangguhan diselesaikan dan pembayaran telah terverifikasi.

14. Penghentian Layanan

Permohonan berhenti harus disampaikan melalui kanal resmi. Pelanggan tetap wajib menyelesaikan tagihan, mengembalikan perangkat pinjaman, dan memenuhi kewajiban masa minimum berlangganan.

PNS dapat menghentikan layanan karena pelanggaran berat, penyalahgunaan, alasan keamanan, ketidaktersediaan jaringan, perubahan regulasi, atau alasan operasional lain dengan memperhatikan hak pelanggan.

15. Pembayaran dan Layanan Pihak Ketiga

Transaksi melalui bank, payment gateway, dompet digital, atau layanan pihak ketiga juga tunduk pada ketentuan penyedia tersebut.

Gangguan pada kanal pihak ketiga akan ditangani melalui koordinasi dengan penyedia terkait. Pelanggan wajib menyimpan bukti transaksi sampai pembayaran dinyatakan berhasil.

16. Pembatasan Tanggung Jawab

PNS tidak menjamin layanan akan selalu tersedia tanpa gangguan atau memenuhi seluruh kebutuhan khusus pelanggan. Tanggung jawab PNS terbatas pada kerugian langsung yang terbukti disebabkan oleh kesalahan PNS, sepanjang tidak dibatasi oleh hukum.

PNS tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat perangkat pelanggan, WiFi internal, kelalaian pengguna, aplikasi pihak ketiga, server tujuan, tindakan ilegal, atau kondisi di luar kendali PNS.

17. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa meliputi bencana alam, kebakaran, banjir, petir, perang, kerusuhan, epidemi, gangguan listrik, putusnya jalur pihak ketiga, sabotase, kebijakan pemerintah, kerusakan infrastruktur, dan kejadian lain di luar kendali wajar PNS.

Dalam keadaan tersebut, PNS akan melakukan upaya yang wajar untuk memulihkan layanan, tetapi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kondisi di luar kendalinya.

18. Perubahan Layanan dan Ketentuan

PNS dapat menyesuaikan paket, harga, fitur, teknologi, area layanan, dan ketentuan karena kebutuhan jaringan, perkembangan teknologi, perubahan biaya, keamanan, atau regulasi.

Perubahan material akan disampaikan melalui website, portal pelanggan, invoice, WhatsApp, email, atau kanal resmi lainnya.

19. Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Ketentuan ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Keluhan atau sengketa diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah dan layanan pelanggan PNS.

Apabila tidak tercapai penyelesaian, para pihak dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai peraturan perundang-undangan.

20. Kontak Resmi

PT Panha Network Solution Jln. Serang - Pandeglang KM. No.12. Kp. Siluwung RT. 001/005 Desa Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang Prov. Banten 42173 Telepon/WhatsApp: 0877968772234 Email: info@panhanetwork.net